Penelitian ini membahas tentang penerapan Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi dalam penyelesaian kredit macet pada perbankan BUMN dan penerapan
hukum yang seharusnya dalam penyelesaian kasus kredit macet dalam Putusan No.
03/Pid.Sus-TPK/ 2015/PT SMG pada PD BKK Eromoko Wonogiri sebagai Badan
Usaha Milik Daerah. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sifat penelitian
ini adalah penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus (case-approach). Sumber data yang
digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan
menggunakan logika deduktif dengan mengajukan premis mayor dan premis minor
kemudian menarik suatu kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kredit macet pada
Perbankan BUMN  tidak dapat dikriminalisasikan sebagai tindak pidana korupsi. Jika
dilihat dari sifat perbuatan hukum, maka termasuk dalam kaidah perjanjian hutangpiutang
dalam kontrak yang masuk dalam ranah hukum perdata. Penyelesaiannyapun harus

berdasarkan kaidah hukum perdata atau pada ketentuan SOP Perusahaan. Jika
kredit macet tersebut memenuhi unsur-unsur penyimpangan duty of care principle 
maka tidak dapat diterapkan doktrin Bussines Judgment Rule. Sehingga
penyelesaiannya ada dua alternatif, satu, tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian
Pasal 1320 KUHPer yang konsekuensinya adalah batal demi hukum, dua, adanya
unsur actus reus dan mens rea karena adanya perbuatan melawan hukum yang dapat
dituntut secara pidana. Jika dimungkinkan memenuhi unsur tindak pidana perbankan,
dapat diterapkan Undang-Undang Perbankan.  Penyelesaian kasus Kredit Macet
dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 03/Pid.Sus-TPK/ 2015/PT SMG
tidak sesuai dengan kaidah hukum penyelesaian kredit macet dengan menerapkan
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan bentuk badan hukum
dan jenis usahanya didasarkan pada Peraturan Daerah yang konsiderannya
mendasarkan pada Undang-Undang Perbankan. Konsekuensi yuridis penyertaan
kekayaan negara dalam bentuk saham pada BUMN hanya sebatas modal sehingga
menjadi kekayaan perusahaan, bukan kekayaan negara sehingga saat terjadi kerugian
tidak dapat analogikan sebagai unsur kerugian keuangan negara. 
Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi ilmiah bagi
penelitian sejenis dan mencegah arogansi penegak hukum agar tidak secara serta
merta menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian kredit
macet yang timbul dari aktivitas bisnis Perbankan BUMN. Perlu adanya kesepahaman
konsep keuangan negara. Sehingga tecapai keadilan dan kepastian dalam penegakan
hukum dimasa yang akan datang.