Penelitian ini membahas tentang penerapan Undang-Undang Tindak PidanaKorupsi dalam penyelesaian kredit macet pada perbankan BUMN dan penerapanhukum yang seharusnya dalam penyelesaian kasus kredit macet dalam Putusan No.03/Pid.Sus-TPK/ 2015/PT SMG pada PD BKK Eromoko Wonogiri sebagai BadanUsaha Milik Daerah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sifat penelitianini adalah penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatanperundang-undangan dan pendekatan kasus (case-approach). Sumber data yangdigunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan dianalisis denganmenggunakan logika deduktif dengan mengajukan premis mayor dan premis minorkemudian menarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kredit macet padaPerbankan BUMN  tidak dapat dikriminalisasikan sebagai tindak pidana korupsi. Jikadilihat dari sifat perbuatan hukum, maka termasuk dalam kaidah perjanjian hutangpiutangdalam kontrak yang masuk dalam ranah hukum perdata. Penyelesaiannyapun harusberdasarkan kaidah hukum perdata atau pada ketentuan SOP Perusahaan. Jikakredit macet tersebut memenuhi unsur-unsur penyimpangan duty of care principle maka tidak dapat diterapkan doktrin Bussines Judgment Rule. Sehinggapenyelesaiannya ada dua alternatif, satu, tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjianPasal 1320 KUHPer yang konsekuensinya adalah batal demi hukum, dua, adanyaunsur actus reus dan mens rea karena adanya perbuatan melawan hukum yang dapatdituntut secara pidana. Jika dimungkinkan memenuhi unsur tindak pidana perbankan,dapat diterapkan Undang-Undang Perbankan.  Penyelesaian kasus Kredit Macetdalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 03/Pid.Sus-TPK/ 2015/PT SMGtidak sesuai dengan kaidah hukum penyelesaian kredit macet dengan menerapkanUndang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan bentuk badan hukumdan jenis usahanya didasarkan pada Peraturan Daerah yang konsiderannyamendasarkan pada Undang-Undang Perbankan. Konsekuensi yuridis penyertaankekayaan negara dalam bentuk saham pada BUMN hanya sebatas modal sehinggamenjadi kekayaan perusahaan, bukan kekayaan negara sehingga saat terjadi kerugiantidak dapat analogikan sebagai unsur kerugian keuangan negara. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi ilmiah bagipenelitian sejenis dan mencegah arogansi penegak hukum agar tidak secara sertamerta menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian kreditmacet yang timbul dari aktivitas bisnis Perbankan BUMN. Perlu adanya kesepahamankonsep keuangan negara. Sehingga tecapai keadilan dan kepastian dalam penegakanhukum dimasa yang akan datang.