ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan DanPengemis Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan serta adanya hambatanpada saat pelaksaan implementasi Peraturan Daerah tersebut. Adanya hambatan yangditemukan maka tentunya harus ditemukan solusi yang sesuai untuk mengatasihambatan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh berdasarkanpenelitian di di Kota Yogyakarta yang meliputi Dinas Ketertiban dan Dinas Sosial,Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Penelitian dilakukan terhadap ImplementasiPeraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang PenangananGelandangan Dan Pengemis Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan.Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan gunamendapatkan data primer dan sekunder dengan metode analisis deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan DaerahIstimewa Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis diKota Yogyakarta dilatarbelakangi dengan dibutuhkannya penanganan terhadapmasyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tidak dapat memenuhikebutuhan pokoknya sehingga melakukan penggelandangan dan pengemisan. Prosespenyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis terdiri dari 2 (dua) tahapyakni tahap penertiban dan tahap penanganan. Dalam rangka pengentasan kemiskinandan meningkatkan kesejahteraan sosial kehidupan gelandangan dan pengemis,pemerintah Kota Yogyakarta melangsungkan program pengentasan kemiskinan.Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan implementasi berasal dari kurangefektifnya peran dinas terkait, serta peran serta masyarakat yang dirasa belummaksimal dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.Kata kunci :  Peraturan Daerah, Gelandangan Pengemis, Kemiskinan.