ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh eksekutif, legilatif, dan kapabilitas inspektorat daerah terhadap ketepatwaktuan penetapan APBD pemerintah daerah di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 264 pemerintah daerah di Indonesia pada penyusunan APBD tahun 2014 dan 264 pemerintah daerah di Indonesia pada penyusunan APBD tahun 2015. Penelitian ini menggunakan data softcopy penetapan APBD yang diperoleh dari BPKP, data softcopy laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari BPK RI serta data eksekutif dan DPRD yang diperoleh dari website pemerintah daerah dan KPU RI. Penelitian ini menggunakan panel binary logistic regression untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status incumbent kepala daerah, komposisi partai pengusung kepala daerah berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penetapan APBD. Sementara itu, kapabilitas inspektorat daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktan penetapan APBD. Selain itu simpulan lain yang didapatkan bahwa tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap keterlambatan waktu penetapan APBD, sedangkan letak geografis pemerintah daerah, total aset pemerintah daerah daerah, anggaran belanja, serta anggaran pendapatan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketidaktepatan waktu penetapan APBD.

Kata kunci :    angggaran pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, kapabilitas inspektorat daerah, ketepatwaktuan pengesahan anggaran pemerintah daerah