Mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Magelang. (2) Mengetahui seberapa besar rasio efektifitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang. (3) Mengetahui seberapa besar rasio Aktivitas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Magelang. (4) Mengetahui seberapa besar rasio efektivitas belanja APBD Kabupaten Magelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi data perencanaan dan realisasi anggaran daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio, yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pemungutan PAD, rasio aktivitas, dan rasio efisiensi belanja. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja angaran Kabupaten Magelang Tahun 2009-2015 secara umum masih perlu ditingkatkan untuk beberapa hal. Rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah. Rata-rata kemandirian keuangan sebesar 10,56%. Rasio efektivitas pemungutan sudah cukup bagus, rata-rata efektivitas pemungutan sebesar 120,20%. Rasio Aktivitas Belanja Langsung masih sangat kecil. Rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Langsung sebesar 26,73%. Rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Tidak Langsung sebesar 67%. Efektivitas Belanja Daerah sebesar 84,43%. Rata-rata efisiensi belanja daerah sebesar 84,43%. Rata-rata efisiensi belanja langsung sebesar 73,60%. Rata-rata efisiensi belanja tidak langsung sebesar 88,59%. 
Saran yang diambil berdasarkan penelitian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang harus melakukan optimalisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang dijadikan payung hukum pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Melakukan kajian penghitungan potensi Pendapatan Asli Daerah. Melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran dengan melaksanakan semua program yang sudah direncanakan. Merubah struktur anggaran dimana pos belanja langsung yang bisa dinikmati masyarakat secara langsung harus lebih besar daripada belanja tidak langsung atau belanja rutin. Melakukan transparansi anggaran dengan mempublikasikan rencana anggaran daerah dan realisasinya kepada masyarakat. 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan Daerah, APBD