ABSTRAK 

Sinta Ana Pramita. E0012368. 2016. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA PADA CAGAR BUDAYA PONTEN DI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Cagar Budaya di Surakarta dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tata pemerintahan yang baik.

Penelitian ini adalah penelitian  hukum empiris deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan wawancaran. Wawancara  dilakukan kepada Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, Badan cagar budaya Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang dihasilkan kesimpulan bahwa implementasi  Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya ponten dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tata pemerintahan yang baik sudah berjalan dengan baik namun terdapat beberapa program di kota Surakarta yang masih belum maksimal.

Implementasi Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, masih belum mampu menjalankan secara maksimal. Hal itu terbukti dari adanya sengketa berkepanjangan dalam pengelolaan benda cagar budaya ponten saat ini tidak terpakai karena masyarakat sekitar/ atau seluruh warga daerah Kelurahan Kestalan sudah mempunyai kamar mandi/ MCK sendiri sehingga selain permasalahan sengketa tersebut terlihat kurang baik dan benda Cagar Budaya ponten tidak terawat dan memprihatinkan. Apabila public private partnership dijalankan, maka diharapkan pengimplementasian dari Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dapat berjalan dengan maksimal

Terdapat beberapa hambatan yaitu, kurangnya SDM untuk mengelola Cagar Budaya, terbatasnya anggaran Cagar Budaya, kurang terawatnya Cagar Budaya, Sampai saat ini jumlah Cagar Budaya di Surakarta yang telah ditetapkan masih sangat rendah sudah barang tentu harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota Surakarta. Jika masih banyak Cagar Budaya yang belum ditetapkan, maka dikhawatirkan Cagar Budaya tersebut akan terancam kerusakan akibat adanya konflik kepentingan misalnya adanya tekanan pembangunan, perluasan lahan, pemanfaatan lahan untuk permukiman, dan lain-lain, solusi terkait mewujudkan tata pemerintahan yang baik pemerintah kota Surakarta wajib memelihara Cagar Budaya tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Cagar Budaya ponten, kepastian hukum, tata pemerintahan yang baik,