In the implementation of the direct election of regional heads (Pilkada) Serentak, the Indonesia Election Commission (KPU) as the organizer receives funding support from Regional Budget (APBD) and can be supported through the State Budget (APBN). Accountability of simultaneous management of Regional Head Election, especially the expenditure from grant still leaves the problem. This study aims to analyze the accountability of the use of grant funds for the simultaneous Regional Head Election in terms of budget and factors that hamper the accountability of the Indonesia Election Commission (KPU) grant funds. This study uses literature studies, observations and direct interviews to obtain data on planning and budgeting of elections simultaneously in Indonesia. The analysis used is the approach of content analysis and data confirmation with related parties. The results of the study indicate that the accountability of the implementation and management of the use of grant funds by the Indonesia Election Commission (KPU) is still not optimal, this is indicated by the emergence of some notes from the financial auditing body (BPK)-related grants and there are seven factors inhibiting the accountability of the Indonesia Election Commission (KPU) grants.

Keywords: KPU Grant funds, Direct Election and Budget Accuntability

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung Serentak di Indonesia, KPU sebagai penyelenggara mendapatkan dukungan pendanaan dari APBD dan dapat didukung melalui APBN. Pertanggungjawaban pengelolaan dana penyelenggaraan Pilkada Serentak khususnya belanja yang bersumber dari hibah masih menyisakan permasalahan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pilkada Serentak khususnya dari sisi anggaran dan faktor-faktor yang menghambat akuntabilitas dana hibah KPU. Kajian ini menggunakan studi literatur, observasi dan wawancara langsung untuk mendapatkan data perencanaan dan penganggaran penyelenggaran Pilkada serentak di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan content analysis dan konfirmasi data dengan pihak terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan dan pengelolaan penggunaan dana hibah oleh KPU masih belum optimal, hal ini ditandai dengan munculnya beberapa catatan dari BPK terkait hibah dan terdapat tujuh faktor penghambat akuntabilitas dana hibah KPU.

Katakunci: Dana Hibah, Pilkada Serentak dan Akuntabilitas Anggaran