ABDUL HADY F. E0012425. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET TERKAIT PENGENDALIAN PORNOGRAFI.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implemnetasi perizinan warung internet berikut hambatan dan solusi pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan warung internet terkait dengan pengendalian pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitan deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Pemerintahan Kota Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data terdiri atas teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif yang terdiri atas 3 (tiga) komponen yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa implementasi perizinan usaha warung internet terkait pengendalian pornografi terklasifikasi menjadi 2 aspek utama yakni aspek procedural yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Surakarta (BPMPT) dengan beragam syarat dan ketentuan dan aspek substansive yang berhubungan dengan pengawasan usaha warung internet terkait dengan pengendalian .pornografi dengan syarat-syarat teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta (Dishubkominfo) serta hambatan yang dihadapi berupa masih terdapatnya beberapa usaha warung internet yang tidak memiliki ijin usaha warung internet. Atas dasar fakta tersebut berkolerasi linear dengan belum berjalan secara efektif upaya-upaya untuk mengendalikan penyebaran pornografi melalui metode-metode yang telah dipaparkan oleh responden. Hal tesebut berdampak pada efektivitas dari Peraturan Daerah tersebut masih tergolong rendah. Oleh sebab itu, pemerintah kota Surakarta sepantasnya segera melakukan pengecekan terkait dengan perijinan usaha warung internet yang telah beroperasi serta menerapkan sanksi bagi usaha warung internet yang melanggar pedoman-pedoman yang telah ditetapakan dalam aturan ini.