ABSTRAK

Private Military and Security Company (PMSC) adalah bentuk perusahaan gabungan dari Private Security Company (PSC) dan Private Military Company (PMC) yang bekerja di bidang keamanan dan/atau militer demi imbalan uang. Penelitian ini bertujuan pada dua hal, yakni deskripsi dan analisis mengenai kedudukan hukum Private Military and Security Company (PMSC) dalam Hukum Humaniter Internasional dan analisis mekanisme pertanggungjawaban hokum bagi personil PMSC. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMSC tidak dapat disamakan dengan tentara bayaran sebagaimana dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Menurut Montreux Document, status hukum PMSC akan tergantung pada kontrak yang mereka jalani. Ketentuan dalam Montreux Document menjelaskan status PMSC dapat menjadi warga sipil, anggota yang menyertai angkatan bersenjata, dan kombatan yang tidak sah. Pertanggungjawaban coercive services yang dilakukan personil PMSC juga akan tergantung berdasarkan perjanjian yang dilakukan subjek penyewa dan PMSC. Personil PMSC akan bertanggungjawab secara individual ketika tidak mewakili perintah subjek penyewa.

Kata Kunci: Private Military and Security Company (PMSC), pertanggungjawaban, Coercive Services.