Kedudukan Personal Guarantor dalam sengketa kepailitan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Personal Guarantor dengan debitur utama adalah tidak jelas dan tidak memenuhi rasa keadilan. Kepastian hukum dan kejelasan mekanisme kepailitan merupakan instrumen kepastian berusaha di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui tanggung jawab Personal Guarantor dalam sengketa kepailitan; (2) mengetahui kedudukan Personal Guarantor sebagai termohon pailit oleh kreditur tanpa permohonan pailit terlebih dahulu kepada debitur.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan undang-undang (statutory approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Jenis data sekunder dalam penelitian hukum antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan non hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah melalui studi kepustakaan atau library research. Penulisan ini menggunakan teknik analisis bahan hukum deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab personal guarantor dalam sengketa kepailitan adalah menjamin terlaksananya seluruh pembayaran utang debitur kepada kreditur dengan jaminan menggunakan harta personal guarantor itu tersendiri sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum telah mengikatkan diri sebagai penjamin utang debitur kepada kreditur; (2) Personal Guarantor dapat dipailitkan apabila debitur tidak mampu membayar hutang kepada kreditur dengan syarat dan keadaan yaitu, ketika personal guarantor tidak melepaskan hak istimewanya maka permohonan pailit kepada personal guarantor hanya dapat dilakukan setelah kreditor melakukan upaya hukum terkait asset debitur namun asset yang ada tidak cukup untuk melunasi hutangnya dan kedudukan personal guarantor menjadi subyek hukum termohon pailit yang dapat melunasi sisa hutangnya.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Personal Guarantor, Sengketa Kepailitan