ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Gross Split dalam mewujudkan welfare state yang sejalan dengan UUD 1945. Penelitian hukum normatif ini bersifat deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui metode library research (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa skema gross split dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 sejalan dengan UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 mengatur mengenai kepemilikan sumber daya alam yang tetap berada di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan,, dalam sistem kontrak bagi hasil gross split, sumber daya alam migas adalah milik Negara sampai dengan titik penyerahan, dengan demikian pembagian hasil produksi yang telah disepakati dalam kontrak dilakukan di titik penyerahan, hal ini sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dimana pasal ini mengatur mengenai penguasaan sumber daya alam Indonesia yang harus dikelola oleh Negara untuk sebesar besarnya kepentingan rakyat. Dalam mewujudkan welfare state pemerintah yang merupakan salah satu penyelenggara negara harus diberikan kewenangan yang tepat dan jelas maksud dan tujuannya. Sifat wewenang pemerintahan yang jelas maksud dan tujuannya itu terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dengan diterapkannya skema gross split, SKK Migas memiliki wewenang dan fungsi untuk menjaga reservoir milik Negara, sehingga Kontraktor KKS tak bisa sembarangan dalam melakukan eksplorasi migas di Tanah Air.

Kata Kunci: Gross Split, Welfare State