ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh MK memiliki peran dalam penguatan KPK yang ditinjau dari kewenangan melakukan pengujian undang-undang dengan mengacu pada putusan MK dalam menguji UU KPK dari tahun 2003-2017. Adapun peran MK ini berkaitan dengan adanya urgensi penguatan KPK yang dilihat dari beragam kondisi riil dalam agenda pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum (doktrinal) yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan kasus. Penelitian menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis melalui metode penalaran deduktif (silogisme). Hasil penelitian menunjukan bahwa setidaknya terdapat tiga urgensi diperlukan penguatan terhadap KPK, yaitu: pertama, KPK merupakan lembaga independen yang ditinjau dari substansi UU KPK maupun dari perbandingan terhadap lembaga anti korupsi lain yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama; kedua, KPK memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi yang dibuktikan dengan adanya peningkatan terhadap indeks persepsi korupsi, kecenderungan kinerja KPK yang semakin meningkat, dan ikut mendorong pengembalian keuangan negara; ketiga, adanya upaya pelemahan KPK yang dilakukan dengan menyerang personal maupun institusi KPK. Penelitian ini juga menunjukan bahwa MK sebagai pengawal konstitusi ternyata memiliki peran strategis dalam memperkuat KPK. Berdasarkan analisa terhadap 21 putusan MK yang menguji UU KPK, putusan MK menunjukan peran MK dalam memperkuat KPK yang dapat dilihat dari adanya penegasan terhadap KPK sebagai lembaga yang konstitusional (constitutional important) dan juga penguatan terhadap kewenangan dan kelembagaan KPK.

Kata kunci: Korupsi; Mahkamah Konstitusi; Pengujian Undang-Undang; Komisi Pemberantasan Korupsi.