Abstrak

Indonesia kini menuju era reformasi birokrasi pemerintah terutama dalam pelayanan publik, suatu masa dimana tidak ada lagi proses birokrasi yang bebelit- belit dari pemerintah terhadap setiap warga negara, oleh sebab itu pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki standar pelayanan publik, dengan harapan pelayanan menjadi lebih cepat, tepat waktu, murah dan transparan sehingga pelayanan  prima  dapat  terwujud.  Upaya  pemerintah  tidak  sampai  disitu  saja karena pemerintah masih memiliki kendala lain terkait dengan sistem koordinasi antar aparatur penyelenggara pelayanan publik yang sering menimbukan kesimpangsiuran informasi, sehingga berdampak buruk bagi organisasi dan masyarakat  sebagai  pengguna  layanan.  Untuk  memperbaiki  sistem  koordinasi, pola komunikasi yang terarah sangat diperlukan, karena dalam suatu pola komunikasi yang baik akan dapat meningkatkan sistem koordinasi dalam organisasi, dan meningkatan kinerja aparatur pemerintah. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mengeksplorasi pola komunikasi organisasi yang digunakan saat ini dalam sistem koordinasi pemerintah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan  sebuah  susunan  perspektif    atau    informasi    dari    sebuah masalah, dengan metode studi kasus. Populasi penelitian adalah seluruh petugas pelayanan perizinan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah kota Ambon. Dalam melakukan penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan Teori Informasi Organisasi oleh Carl Weick, tentang bagaimana organisasi dapat memahami dan menggunakan dan mengelolah berbagai informasi dalam pencapaian tujuan organisasi.
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah Setiap komunikasi  yang  dilakukan  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu, harus dilakukan secara terpola dan  terintegrasi sesuai pola komunikasi dan jaringan komunikasi yang sudah menjadi elemen penting dalam prosedur sistem koordinasi. Hal tersebut perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap aparatur penyelenggara perizian, mengingat ketergantungan informasi yang sangat tinggi antar unit perizinan. Mengabaikan prosedur koordinasi akan berpotensi menimbulkan kerancuan dalam proses pendistribusian informasi dan akan mempengaruhi kinerja aparatur dalam pelayanan perizinan secara keseluruhan.

Kata Kunci : Pola komunikasi organisasi, peningkatan kinerja aparatur, pelayanan publik