ABSTRAK

Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui sistematika pelaksanaan pemungutan pajak reklame dari Wajib Pajak hingga petugas BPPKAD Kota Surakarta agar para pembaca mengetahui tata cara pembayaran pajak reklame secara baik dan benar sesuai dengan prosuder yang berlaku.
Dalam pengamatan ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan cara menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dengan metode ini diperoleh hasil yaitu mekanisme pemungutan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPPKAD). Penulis juga melakukan wawancara kepada Bidang Dafda di Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPPKAD).
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPPKAD) juga sudah cukup efisien, terlihat dari prosedur yang telah dipaparkan dan flowchart di pembahasan dan penerimaan RPPR dan RPPD 2015 hingga 2016 mengalami peningkatan ini terlihat pada data yang didapat dari BPPKAD Kota Surakarta.      Penelitian ini juga memberikan saran kepada BPPKAD Kota Surakarta BPPKA diharapkan untuk  lebih  mensosialisasikan informasi  tentang   pajak  reklame,  tentang pentingnya  pemasangan  reklame  saat pertama Wajib pajak akan memasang reklame sesuai  dengan  aturan,  dan tidak  setiap tempat  dapat  dipasangi  reklame sebab ada namanya white area, white area sendiri adalah tempat yang tidak boleh dipasangi reklame semua itu tertuang dalam PERDA no.5 tahun 1999 dan masayarakat/wajib pajak lebih paham, sosialisasi dapat dilakukan dengan menjelaskan melalui flowchart yang telah dibuat agar masayarakart/wajib pajak lebih mudah memahami akan pelaksaanaannya dan juga dapat membuka website BPPKAD mengenai sosialisai yang telah dilakukan sebelumnya , semua itu  demi  keindahan Kota Surakarta  dan  demi kenyamanan para pengguna jalan dan para petugas BPPKAD terutama petugas untuk reklame, supaya lebih bersikap tegas  bagi  para  Wajib  Pajak  yang  melanggar  aturan  dalam  pemasangan reklame,  sehingga  dapat  tercipta  keadaan  yang  saling  menguntungkan  baik untuk masyarakat umum, Wajib Pajak, serta BPPKAD itu sendiri.

Kata Kunci : Pemungutan Pajak, Pajak Reklame