ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah (kinerja pendapatan daerah dan kinerja pelayanan dasar publik) dalam pengentasan kemiskinan di daerah yang terindikasi dinasti politik dari sudut pandang keuangan daerah.  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif, dengan menggunakan rasio derajat desentraslisasi fiskal (DDF) untuk mengukur kinerja pendapatan daerah, rasio anggaran per fungsi untuk mengukur kinerja pelayanan dasar publik (KPDP) yang meliputi fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan analisis tren kemiskinan selama periode penelitian.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian (2005-2015) kinerja pendapatan daerah (dinasti politik) dalam kategori “sangat kurang” (8%) atau lebih rendah dari daerah non dinasti yang masuk kategori “kurang” (12%). Sedangkan Rasio KPDP sebesar 65% baik di daerah dinasti politik maupun non dinasti.  Selain itu, daerah dinasti politik mampu menurunkan kemiskinan ratarata sebesar 0,6% per tahunnya sedangkan non dinasti politik rata-rata mengalami penurunan 0,39% per tahunnya.  Di samping itu, daerah dinasti politik mampu menurunkan kemiskinan secara stabil, terdapat 2 daerah non dinasti yang mengalami peningkatan kemiskinan, meski demikian daerah miskin lebih banyak terdapat di daerah dinasti politik.   Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pola hubungan di mana tipe pemerintahan (dinasti politik/non dinasti) dan DDF tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan, sedangkan Kinerja Pelayanan Dasar Publik melalui alokasi anggaran pelayanan dasar publik cukup mempengaruhi tingkat kemiskinan, apabila rasio KPDP di bawah 40% maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan dan Kepala Daerah non dinasti politik lebih banyak tersandung kasus korupsi (vonis) sebanyak 8 daerah dibandingkan daerah dinasti politik (3 daerah). 
Kata Kunci: Dinasti Politik, Kinerja Pemerintah Daerah, Kemiskinan