Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupaka pajak pusat yang dilimpahkan kepada daerah sebagai pendapatan daerah yang berlaku mulai 1 Januari 2014. Upaya pemerintah daerah untuk mengelola pendapatannya dengan Pajak Daerah salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat penting  untuk pembangunan daerah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya penagihan kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya.

Penulisan tugas akhir ini bertujuan mengetahui prosedur penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelola Keuangan  Daerah  (BPKD)  Wonogiri.  Dalam  pengamatan  ini  penulis menggunakan jenis pengamatan observasi berperan serta teknik pengamatan dengan cara wawancara, observasi, serta mengkaji dokumen dan arsip.

Hasil   pengamatan   prosedur   penagihan   Pajak   Bumi   dan   Bangunan Perdesaan   dan   Perkotaan   (PBB-P2)   yang   meliputi   rekapitulasi   dokumen penetapan pajak, penetapan pajak, pengolahan data penagihan, penerbitan surat tagihan,   dan   penyampaian   surat   tagihan   serta   menemukan   kelebihan   dan kelemahan prosedur penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Wonogiri. Kelebihan yang terdapat pada prosedur adalah sederhana dan   tidak rumit seperti pada prinsip prosedur yang baik. Sedangkan kekurangan pada prosedur adalah penggunaan prosedur penagihan yang sama untuk semua jenis pajak daerah. Dalam prosedur penagihan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Wonogiri terdapat adanya penetapan besaran tagihan wajib pajak yang tidak membayar dan memberikan surat tagihan kepada wajib pajak. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut diberikan kepada penanggung jawab pemungut PBB-P2 yaitu Kepala Desa/Lurah.