Indonesia adalah negara besar dengan segala sumber daya ekonomi dan fiskal yang dimiliki. Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja pemerintah pusat saja tahun 2016 mencapai lebih 2.000 triliun. Sumber daya yang besar tersebut belum mampu menunjang kesejahteraan rakyatnya. Tahun 2016, hanya   32   %   indeks   pembangunan   manusia   (IPM)   kabupaten/kota   yang memperoleh kategori tinggi dan sangat tinggi. Sisanya sebesar 68% pada tingkat sedang dan rendah.
Sejak era reformasi, masing-masing pemerintah daerah menerapkan otonomi  daerah  yang  memberikan  keleluasaan  untuk  mengelola  daerahnya sendiri. Pengelolaan daerah harus dilaksanakan secara baik, efektif, dan efisien. Salah  satu  indikator  penilaiannya  yaitu  dengan  menggunakan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat dijadikan indikator apakah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah digunakan untuk pembangunan manusia daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh antara belanja pemerintah menurut fungsi terhadap IPM dengan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol. Data yang digunakan adalah realisasi belanja pemerintah daerah, IPM, dan data kependudukan kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun 2016.
Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa belanja yang dapat berpengaruh terhadap  IPM  yaitu belanja menurut fungsi ekonomi, lingkungan hidup, pelayanan umum, dan pendidikan. Sedangkan belanja menurut fungsi kesehatan, ketertiban dan keamanan, pariwisata dan kebudayaan, perlingungan sosial  serta  perumahan  dan  fasilitas  umum  tidak  berpengaruh  terhadap  IPM. Selain itu  jumlah penduduk  juga tidak  mempengaruhi  nilai  IPM  dalam  suatu daerah.