Kota Surakarta menjadi salah satu kota dengan pencemaran sungai yang cukup tinggi dengan sampah, ataupun limbah. Dalam data dari Bapeda Surakarta disebutkan bahwa, berdasarkan hasil perhitungan nilai indeks pencemaran pada bulan September 2017 dan Oktober 2017, dikawasan hilir Sungai Pepe nilai status mutu air termasuk kategori cemar berat dan sedang di musim kemarau dan cemar berat,  cemar  sedang,  dan  cemar  ringan  di  musim  penghujan.  Sungai  juga mendapat persoalan lain dengan memiliki kecenderungan menjadi zona atau kawasan permukiman kumuh. Di Surakarta jumlah wilayah kumuh seluruhnya sebanyak  359,53  hektare  yang  tersebar  di  51  kelurahan.  Dan  sebanyak  15 kelurahan di Kota Solo menjadi prioritas dalam progam penanganan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan permukiman kumuh di area sempadan dan bantaran sungai. Penelitian ini ditujukan untuk mencari tahu bagaimana tata kelola sungai itu berjalan. Dengan melihat dari aspek kebijakan, kelembagaan, aktor yang terlibat, dan juga partisipasi masyarakat. Serta sejauh mana tata kelola sungai tersebut mendukung upaya pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan di Surakarta.
Penelitian ini menggunakan metode evaluasi dengan model CIPP (context, input, prosess, product). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara,   dan   dokumentasi   serta   pengambilan   sampling   dengan   sistem purposive  sampling.  Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  tiga  tahap  yaitu reduksi data, penyajian data, dan tahap verifikasi
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bagaimana  pengelolaan  sungai  di
surakarta  dengan  menunjukkan  kondisi  sungai  di  Surakarta,  program  dan kebijakan pengelolaan sungai yang dilakukan di Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan sungai ini pemerintah Kota Surakarta berperan sangat dominan. Meskipun belum mampu menyeslesaikan persoalan sungai dimasyarakat. Dan muncul inisiasi-inisiasi masyarakat dalam mengelola sungainya sendiri. Sejauh ini, pengelolaan sungai secara spesifik belum tercantum dalam RPJM Kota Surakarta. Sehingga sangat terbatas dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Inisiasi yang muncul dimasyarakat juga belum terorganisir dan masih bergerak sendiri- sendiri sehingga belum mampu memberikan dampak  yang signifikan terhadap pengelolaan sungai.  Serta persoalan konsolidasi  antar  sektor  pemerintah  yang lemah dan ego sektoral antar dinas cukup kuat menjadi salah satu hambatan ut ama bagi perkembangan pengelolaan sungai di Surakarta.