ABSTRAK 
Dalam pembangunan berwawasan lingkungan hal yang sering dilihat secara kasat mata adalah adanya tumbuhan atau tanaman dalam pembangunan tersebut, baik pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum. Adanya tumbuhan atau tanaman ini dalam dikelompokan menjadi ruang terbuka hijau. Maka dari itu, salah satu wujud dari  pembangunan berwawasan lingkungan adalah penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 29 dijelaskan bahwa setiap kota wajib memiliki 30% RTH dari total luas wilayah. Surakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang masih minim RTH. Berdasarkan data laporan akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta tahun 2015, prosentase RTH di Kota Surakarta sebesar 12,74% dari luas wilayahnya.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan variabel penelitian yang terdiri dari 2 yaitu konseptual dan operasional. Unit analisis data yaitu Dinas Lingkungan Hidup Surakarta, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan snowball. Kemudian jenis data yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Dan untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang diperoleh, peneliti menggunakan trianggulasi data. 
Hasil penelitian dalam riset ini menunjukkan bahwa program pengelolaan RTH di Kota Surakarta dapat dikatakan belum akuntabel. Hasil penelitian didapat dengan cara mengidentifikasi data yang diperoleh dengan menggunakan lima dimensi yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, responsivitas. Transparansi dilakukan dengan cara memberikan informasi ke publik melalui media sosial, seperti website, facebook dan instagram DLH akan tetapi tidak semua informasi terkait program pengelolaan RTH dapat diakses oleh publik. Liabilitas diidentifikasi dengan tidak adanya konsekuensi dalam program tersebut untuk mencapai tujuan. Kontrol dilihat dari adanya pengawasan dalam program pengelolaan RTH oleh Tim Pengkaji Pohon. Responsibilitas dilihat dari ketidaksesuaian pelaksanaan program pengelolaan RTH dengan Perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Responsivitas dilihat dari DLH Kota Surakarta yang sudah responsif dalam menangani permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.  
Kata Kunci: Akuntabilitas, Program Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau