ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(UU Persaingan Usaha) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi, dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 30 UU Persaingan Usaha maka lahirlah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia dan menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkara perjanjian pelaku usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) telah diperiksa KPPU dan dinyatakan bersalah karena telah terjadi praktik kartel dalam perjanjian yang tertuang dalam Risalah Rapat APBI dalam kurun waktu 2007-2012. Risalah Rapat APBI yang memuat ketentuan untuk tidak banting membanting harga dan menahan produksi bagi masing-masing pelaku usaha telah mengindikasikan adaya perjanjian kartel yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha ban dengan melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal 11 UU Persaingan Usaha dan melakukan pendekatan rule of reason. Pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam memutus perkara kartel ban juga menimbulkan pro kontra dikarenakan pembuktian yang dilakukan masih belum diatur dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. 
Kata Kunci : Kartel Ban; Hukum Persaingan Usaha; KPPU