ABSTRAK

Yohanes Handharu Pratistha. E0014429. 2015. IMPLIKASI PERMENDAGERI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERMENDAGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 JUNCTO PERMENDAGERI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Jaminan pelestarian lingkungan hidup pada izin gangguan Implikasi Pencabutan Pedoman Penetapan Izin Gangguan Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di Daerah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menganalisis dampak dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 mengingat pentingnya pelestarian lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yakni dengan menafsirkan hukum berdasarkan pada bunyi ketentuan perundang-undangan, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dan menggunakan bahan hukum dalam kepustakaan.
Penelitian ini mengerucut pada 2 (dua) simpulan yaitu: Pertama, Jaminan kelestarian lingkungan hidup dengan adanya izin gangguan dapat dicapai karena adanya syarat-syarat yang dapat diubah sesuai kebutuhan, dengan demikian dapat pula ditambahkan syarat pengelolaan lingkungan hidup didalamnya. Kedua, Implikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 terhadap pelestarian lingkungan hidup adalah adanya pemberhentian izin gangguan.

Kata Kunci : Perizinan, Hinderordonantie, Pelestarian, Administrasi, Lingkungan Hidup