ABSTRAK

Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan pekerja perempuan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten. Kedua, apa hambatan-hambatan yang dihadapi pegawai pengawas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam rangka perlindungan pekerja perempuan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mengkaji buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Beberapa data dimintakan klarifikasi kepada pegawai pengawas Dinas Perindustrian dan Pekerja Kabupaten Klaten. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menujukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam upaya perlindungan hukum pada pekerja perempuan belum efektif karena masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dan bentuk sanksi yang diterapkan kurang tegas karena masih menerapkan sanksi yang bersifat teguran/ pembinaan belum sampai ke pengadilan. Hambatan yang berkaitan dengan pengawasan  oleh pengawas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten semenjak dilimpahkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yaitu: Jarak yang terlalu jauh; Pemeriksaan di tiap-tiap perusahaan seringkali tidak tuntas dalam satu kali kunjungan; Kesulitan mendistribusikan surat sehingga pelayanan tidak bisa cepat; Tidak semua perusahaan sadar akan kewajibannya masing-masing; Biaya untuk perlindungan karyawan masih dianggap sebagai beban perusahaan; Terbatasnya jumlah pegawai pengawas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten; Kurangnya kerjasama yang baik antara pengusaha dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan, yang mengakibatkan datadata yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tidak memenuhi unsur validitas.
 
Kata Kunci: Pengawasan, Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum Pada Pekerja Perempuan