Abstrak
Elsa Aprilia. E0014124. SINKRONISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi Putusan Mahkamahh Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sedangkan Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum di penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terdapat beberapa ketentuan yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, seperti perlindungan tentang anak, hubungan anak luar kawin, tanggung jawab orangtua dan pembuktian anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi ini keluar karena adanya judicial review Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar. Pengajuan judicial review tersebut didasarkan pada alasan pelanggaran hak asasi manusi terhadap anak luar kawin karena tidak dapat memiliki hak yang sama dengan anak sah.

Kata kunci: sinkronisasi, anak luar kawin, putusan Mahkamah Konstitusi