Penulis Utama : Yuliana Kusuma Dewi
NIM / NIP : D0114107
×

ABSTRAK
Akuntabilitas  menjadi  prinsip  yang  semakin  dikembangkan  dalam  paradigma good governance,termasuk  di  dalam  penganggaran  daerah.  Sementara  disisi  lain, penganggaran senantiasa dihiasi oleh kontestasi kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat. Kondisi ini memicu munculnya  peluang  penyelewengan  yang  dapat  berujung  pada  patologi  akuntabilitas  anggaran. Organisasi  dalam  melakukan  pertanggungjawaban  mengalami  konflik  ekspektasi  dari  tuntutan aktor-aktor   dalam   penganggaran   (multiple   accountabilities   disorder),   disini   yakni   pada penganggaran  hibah  dan  bansos.  Penelitian  ini  bertujuan    menganalisis  fenomena Multiple Accountabilities  Disorderkajian  pelaksanaan  anggaran  dana  hibah  dan  bantuan  sosial  di  Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016. Penelitian ini menginduk dari teori Multiple Accountabilities Disorderdari Jonathan GS Koppel   (2005),   dengan   dimensi transparency,   liability,   controllability,   responsibility,dan responsiveness.  Kajian   penelitian  menggunakan  sudut  pandang   administrasi  dengan   fokus analisis  politik  anggaran  dalam  konflik  akuntabilitas.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara mendalam  dengan  narasumber  dari  persepsi  unsur  pemerintah  dan  masyarakat.    Kajian  juga menggunakan  data  dari  persepsi  regulasi  dana  hibah  dan  bansos,  yakni  permendagri  Nomor  32 Tahun 2011 beserta perubahannya. Validitas data dilakukan melalui triangulasi metode. Hasil    penelitian    menunjukkan    terdapat    gejala    patologi    politik    anggaran    yang diindikasikan dari adanya penyelewengan dan terkuaknya kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Sukararta. Patologi politik anggaran yang ada memicu munculnya patologi akuntabilitas dalam  penganggaran  hibah  dan  bansos,  yakni Multiple  Accountability  Disorder,  buck  passing, dan Atrophy of Personal Responsibility. Patologi MAD dalam penganggaran hibah dan bansos di Kota  Surakarta  terindikasi  dari  konflik  ekpektasi  antara  dimensi controllability,  responsibility,dan responsiveness. Konflik  ekspektasi  dalam  MAD  terindikasi  dari  temuan  LSM  fiktif,  kasus korupsi  dan  kasus  penyelewengan  permendagri  hibah  dan  bansos.  Berdasarkan  hasil  kajian, dalam  penganggaran  hibah  dan  bansos  perlu  disertai  dengan  monitoring-evaluasi  berbasis outcome.   Selain   itu   diperlukan   pendampingan   berpastisipasi   kelurahan-kecamatan   dalam penganggaran sebagai upaya memperkecil peluang penyelewengan pada target group.
Kata Kunci : akuntabilitas,   bantuan   sosial,   hibah, multiple accountabilites disorder, penganggaran.

×
Penulis Utama : Yuliana Kusuma Dewi
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : D0114107
Tahun : 2018
Judul : Multiple Accountabilities Disorder Kajian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Studi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016)
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Ilmu Sosial dan Politik - 2018
Program Studi : S-1 Ilmu Administrasi Negara
Kolasi :
Sumber : UNS - Fak. Ilmu Sosial dan Politik Jur. Ilmu Administrasi Negara - D0114107 - 2018
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Herwan Parwiyanto,S.Sos.,M.Si.
Penguji :
Catatan Umum : Lamp unpublish
Fakultas : Fak. ISIP
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.