ABSTRAK

Penelitian ini mendiskrispsikan dan mengkaji permasalahan,apa saja jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja outsourcing dan hak-haknya di PT. Mandiri Global Service (MGS).Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang terlihat dalam menemukan hukum in concreto ada tidaknya perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing terlihat dalam isu yang dibahas khususnya dalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen/bahan pustaka yang kemudian dikonfirmasi kepada Direktur PT Mandiri Global Service. Analisis data yang digunakan adalah metode penalaran silogisme deduksi.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa jenis pekerjaan yang dioutsourcingkan di PT Mandiri Global Service adalah Satpam (Security), Tenaga Kebersihan (Cleaning Service House Keeping), Driver, dan Tukang Kebun (Gardener). Hak-hak pekerja di PT. Mandiri Global Service yang sudah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang yaitu Upah, Jaminan Sosial, Hak Cuti dan yang belum terpenuhi adalah Tunjangan Hari Raya (THR). Seperti yang sudah dijelaskan di PERMENAKER No/6/2016 PT.Mandiri Global Service (MGS) seharusnya membayarkan sesuai aturan pembayaran pembagian THR bagi pekerja outsourcing, namun PT.Mandiri Global Service (MGS) hanya membayarkan THR 50% dari gaji pokok.

Kata kunci : perlindungan hukum, perjanjian kerja, pekerja alih daya