ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of Finland, menguraikan urgensi integrasi kewenangan Ombudsman dan lembaga HAM di Indonesia dan menganalisis peluang, hambatan, maupun implikasi penerimaan gagasan integrasi kewenangan berdasarkan model The Parliamentary Ombudsman of Finland di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hokum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, kemudian dianalisis mengunakan metode penalaran deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan kelembagaan antara Ombudsman Republik Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of Finland. Urgensi dilakukannya integrasi kewenangan Ombudsman Rrepublik Indonesia didasarkan pada permasalahan tumpang tindih lembaga HAM, dan kekosongan hukum terhadap pengawasan atas pelanggaran HAM ringan. Dari perbedaan yang diperoleh melalui perbandingan hokum tersebut dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan yang ada di Indonesia dengan memperhatikan peluang, hambatan dan implikasi (konsekuensi logis) apabila model Ombudsman Finlandia tersebut diterapkan di Indonesia.

Kata kunci : Integrasi Kewenangan, Ombudsman Republik Indonesia, The Parliamentary Ombudsman of Finland, Perbandingan Hukum.