ABSTRAK

Anik Wulandari. 2018. E0014033. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPEDITUR ATAS PENGIRIMAN BARANG HASIL PRODUK PERTANIAN BERDASARKAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN LAUT. Penulisan hukum (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana prosedur pengiriman barang hasil produk pertanian yang dilindungi dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kedua apa saja perlindungan terhadap perusahaan ekspeditur yang dimuat dalam perjanjian perjanjian pengangkutan laut.

Kajian ini merupakan hasil dari penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan metode pendekatan statute approach, instrumen penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan perundang-undangan terkait, serta dokumen-dokumen pengangkutan laut.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan pemerintah dalam mengatur proses pengangkutan barang melalui laut adalah sebatas prosedur secara garis besar mulai dari proses administrasi di pelabuhan keberangkatan hingga pelabuhan kedatangan yang mana menggunakan sistem Inaportnet. Sementara dalam penyelenggaraan usaha jasa pengangkutan diserahkan kepada masing-masing perusahaan, termasuk jasa ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) setiap perusahaan memiliki prosedur dan persyaratan dalam mengangkut barang melalui laut. Perlindungan hukum terhadap perusahaan ekspeditur yang dimuat dalam perjanjian pengangkutan  laut  terdapat  2(dua)  sifat  yaitu  preventif  dan  represif.  Sebagai langkah preventif, perlindungan hukum ekspeditur dari   pengiriman barang Hasil dan Produk Pertanian dilihat dari apa pengertian, tugas, serta hak dan kewajiban ekspeditur. Kemudian sebagai langkah represif yaitu dibalik bill of lading tersebut disebutkan bahwa terdapat prosedur mengenai klaim kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan pengiriman barang, dan untuk selanjutnya akan diberikan sanksi berupa ganti kerugian atas kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan pengiriman barang yang mengenai jumlah dan perhitungan lainnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ekspeditur, Pengangkutan Produk Pertanian, Hukum Pengangkutan.