ABSTRAK

Bayu Haritia. 2018. E0013080. PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 186/PID.SUS/2015/PT.PBR). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari KUHP dan Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet. Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau dilakukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP). Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan bahwa terdakwa selaku Asisten Wilayah dinyatakan bersalah sebagai pemberi perintah, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan tindak pidana korporasi, namun hakim mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang mengatur bahwa prinsip strict liability juga dapat diterapkan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Seharusnya, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan PT JJP selaku korporasi.

Kata Kunci : Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korporasi.