ABSTRAK

Chintya Amelia Syaranamual. 2018. E0014078. IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KERANGKA DEMOKRASI LOKAL (STUDI   KEGAGALAN PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GEDANGAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan Hukum ini mengkaji bagaimana implementasi proses pemilihan kepala desa di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dalam kerangka demokrasi lokal. Kedua bagaimana dampak kegagalan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa bagi pemerintahan desa dan masyarakat Desa Gedangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan data sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan  sekunder. Teknik pengumpulan data  yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa kegagalan proses pemilihan  Kepala  Desa  di  Desa  Gedangan  dilatarbelakangi  karena  adanya beberapa faktor. Pertama dalam tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun
2016   dalam implementasi pelaksanaan seleksi tambahan dan test tertulis di Kabupaten  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kedua, masyarakat   desa   Gedangan   tidak   percaya   terhadap   panitia   penyelenggara pemilihan utamanya di tingkat kabupaten sehingga masyarakat menolak hasil seleksi tambahan dan tes tertulis di tingkat Kabupaten. Ketiga, mayoritas panitia pemilihan kepala desa  mengundurkan diri, kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah luar biasa, mengambil sikap mencabut mandate panitia Kepala Desa sehingga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berhenti pada tahap pencalonan.

Dampak dari kegagalan proses pemilihan Kepala Desa di Desa Gedangan, dalam pemerintahan desa ialah dengan tidak adanya kepala desa Definitif maka kedudukan kepala desa dijabat oleh Penjabat Sementara Kepala Desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pembuatan peraturan desa, selama kepemimpinan Penjabat Sementara Kepala Desa dirasa masih belum optimal sebab hanya 1 (satu) peraturan desa yang dapat dibuat. Namun dalam hal membina kerukunan dan keharmonisan masyarakat, PJ Kepala Desa dapat mengkondisikan dengan baik. Kemudian dampak bagi masyarsakat desa selama kepemimpinan   Penjabat   Kepala   Desa   yang   merangkap   dua   jabatan,   ada masyarakat yang merasa pelayanan kepada masyarakat kurang optimal.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Kegagalan Pemilihan Kepala Desa, Demokrasi Lokal