ABSTRAK
Eva Chrisna Wati Purba. E0014135. 2018. ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN TENTANG LEGALITAS PENETAPAN TERSANGKA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKANNYA DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 97/PID.PRAP/2017/PN JAK.SEL). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan praperadilan tentang legalitas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel sudah sesuai dengan ketentun KUHAP. Adapun kajian selanjutnya mengenai kesesuaian pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel sudah sesuai dengan KUHAP.
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian normatif karena dalam penelitian ini, penulis hendak mencari kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau prinsip yang hendak dijadikan referensi. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan, untuk pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah case study yaitu penyusunan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang telah ada, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian untuk teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan pengajuan praperadilan tentang legalitas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel telah sesuai dengan ketentun KUHAP dan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel belum sesuai dengan KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan dengan Praperadilan.
Kata kunci: Praperadilan, permohonan Praperadilan, dalil hukum hakim