ABSTRAK  
 
Latar belakang yang mendasari Laporan Tugas Akhir karena penulis ingin belajar sekaligus mengetahui peran humas di pemerintahan yang terkadang dalam suatu instansi pemerintah terkadang sering dikesampingkan. Semua ini tidak lepas dari arti komunikasi yang mana penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain dan komunikasi dinilai berhasil apabila terjadi pengertian dan saling memahami antara kedua orang tersebut. Dalam sebuah instansi agar komunikasi berhasil dibutuhkan sesorang yang berperan sebagai “penyambung lidah” perusahaannya dalam hal mengadakan hubungan timbal balik dengan pihak luar dalam perusahaan. Jadi tidak hanya menjadi saluran informasi dari perusahaan ke publiknya tetapi juga sebaliknya. Informasi yang datang dari publik merupakan opini publik sebagai umpan balik informasi yang diberikan oleh perusahaan. Opini publik disini adalah sebuah kumpulan pendapat individu terhadap masalah tertentu yang mempengaruhi suatu kelompok orang. Pendapat lain menyebutkan bahwa opini publik mewakili suatu kesepakatan, dan kesepakatan dimulai dengan sikap orang - orang terhadap isu yang masih tanda tanya. Karena opini publik tidak selalu bernada positif, maka seorang humas perlu mengantisipasi dengan manajemen isu sebagai fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap masyarakat baik internal maupun eksternal, mengidentifikasi hal – hal atau masalah patut dikhawatirkan dan melakukan usaha untuk memperbaiki.      Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gambir, Jakarta Pusat, yang dimulai tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 4 Mei 2018. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama KKM adalah Stakeholder Mapping, Breakdown Kegiatan dan Realisasi Program Komunikasi, Media Monitoring, Analisis Media, Peliputan Kegiatan Menteri Perhubungan, Penulisan Rubrik Majalah Moda.       Dalam penyampaian kebijakan pemerintah terkadang timbal baliknya dari masyarakat menjadi koreksi bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan atau malah timbal balik yang kurang sesuai dengan harapan pemerintah kedepannya, maka dari itu humas di Kementerian juga melakukan kegiatan manajemen isu. Dan yang menjadi saran penulis adalah mempercepat proses surat menyurat antara mahasiswa KKM dengan pihak Kementerian. Karena dengan proses yang cepat, mahasiswa yang berasal dari luar kota bisa segera menyelesaikan berkas yang diminta oleh pihak Universitas dan tidak perlu menunggu berbulan – bulan. 
 
Kata Kunci : Penerapan Manajemen Isu di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia