ABSTRAK
Penelitianini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  setiap  suatu  merek kuliner  yang  memakai  nama  daerah  merupakan  suatu  indikasi  geografis  dan apakah  memiliki  dampak  negatif  terhadap  bisnis  kuliner  yang  khas  di  daerah tersebut.Penelitian   ini   dilakukan   dengan   metode   penelitian   hukum.   Bersifat preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan validitas aturan hukum, konsep   serta   norma   hukum.   Pendekatan   penelitian   yang   digunakan   bersifat pendekatan  perundang-undangan  untuk  menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkut  dengan  isu  hukum.  Lokasi  penelitian  di  Kementerian Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia.  Sumber  penelitian  adalah  bahan  hukum primer    yang   berupa    perundang-undangan,    Bahan   hukum   sekunder    yaitu kepustakaan,bahan  non  hukum  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  analisis  bahan hukum  menggunakan  teknik  analisis  data  dengan  logika  deduktif.  Berdasarkan hasil  penelitian  yang  di  lakukan  penulis  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  aturan yang  sebenarnya  pemakaian  nama  daerah  untuk  suatu  merek  atau  bisnis  kuliner diizinkan.  Karena  pada  dasarnya  tidak  semua  usaha  kuliner  yang  menggunakan atau  mencantumkan  nama  daerah  disebut  sebagai  indikasi  geografis.  Karena menggunakan nama daerah sah saja apabila ada elemen merek di dalamnya.
Kata  Kunci : Usaha  Kuliner, Merek, Indikasi Geografis, Pemakaian Nama Daerah.