Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari putusan penyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum debitor dengan menganalisis putusan hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG dengan Debitor sebuah Perseroan Terbatas bernama PT. Riverside Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terbukti terjadi wanprestasi atas hutang PT.Riverside Indonesia yang telah jatuh tempo. Permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditor sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan. Dalam putusan pailit, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada UUK-PKPU Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (6), dan Pasal 2 ayat (1). Majelis hakim mendasari pertimbangannya pada prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte sebagai dasar hukum pertimbangan hakim. Sehingga putusan hakim dalam perkara Nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG sudah tepat dalam penerapan pasalnya. Setelah dinyatakan pailit, Debitor mendapatkan beberapa akibat hukum yaitu harta pailit akan menjadi sitaan umum dan diurus oleh Kurator, lalu Debitor kehilangan wewenang dalam pengurusan harta pailit, dibatasinya dalam pembuatan perikatan setelah pailit kecuali apabila perikatan tersebut menguntungkan harta pailit, dapat mengubah beberapa penetapan pada putusan pengadilan sebelumnya, termasuk juga dimungkinkannya paksa badan atau gijzeling.