Penulis Utama : Ishak Nawawi.
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : T311208021
Tahun : 2018
Judul : Pemberdayaan Satuan Pengawas Intern di Badan Usaha Milik Negara dengan Audit Forensik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Edisi :
Imprint : Surakarta - Pascasarjana - 2018
Kolasi :
Sumber : UNS-Pascasarjana, Prog. Studi Doktor Ilmu Hukum- T311208021-2018
Subyek : PEMBERDAYAAN, SPI-BUMN, AUDIT FORENSIK,KORUPSI.
Jenis Dokumen : Disertasi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

ABSTRAK


Tujuan  Penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  :  (1) Urgensi   pemberdayaan   SPI-BUMN   dengan   audit   forensik   dalam   upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan aspek-aspeknya berkenaan  dengan hukum. (2) Membangun suatu model hukum pemberdayaan SPI-BUMN dengan audit forensik yang ideal pada setiap SPI BUMN dalam rangka pencegahan dan penanggulangan fraud-korupsi.

Penelitian ini adalah penelitian sosio legal dengan menggunakan metode penelitian deskriftif analistis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemberdayaan SPI-BUMN dengan audit forensik diperlukan karena Audit forensik pada SPI BUMN sangat penting dalam upaya penegakan hukum dan penanggulangan korupsi di mana objek audit forensik adalah informasi keuangan yang mungkin (diduga) mengandung unsur Fraud/penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud bisa berupa tindakan merugikan keuangan perusahaan, seseorang, atau bahkan negara. Temuan audit dari hasil pemeriksaan ini bisa dijadikan salah satu alat bukti bagi penyidik. Oleh karena itu, peranan audit forensik sangat sentral dan mendukung dalam upaya penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  khususnya  yang  terjadi  di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (2) Model hukum yang dibutuhkan untuk memberdayakan SPI-BUMN dengan audit forensik   adalah Pertama, dari aspek substansi hukum, perlu  adanya perubahan Undang-Undang BUMN,  khususnya pada Pasal 67 dimana kedudukan Satuan Pengawasan Internal BUMN berada di bawah Komisaris Utama untuk memperkuat kedudukan SPI. Kedua, dari aspek struktur hukum, perlu adanya pemerataan keberadaan SPI di semua BUMN di Indonesia dengan Audit forensik guna meyelamatkan aset negara dan mengawal keberlangsungan BUMN yang berjumlah banyak di Indonesia agar dapat mandiri dan  maju  mampu  bersaing  di  dunia  internasional.  Ketiga  dari  aspek  budaya hukum,  perlu  adanya  sosialisasi  terkait  penguatan    auditor  forensik  pada  SPI BUMN dan bagi para pemangku kepentingan untuk memberdayakan SPI guna mencapai good corporate governance.

 

Kata Kunci: Pemberdayaan, SPI-BUMN, Audit Forensik, Korupsi

 

File Dokumen Tugas Akhir : Tidak ada file.
File Dokumen Karya Dosen : Scan.pdf
BAB (1).pdf
BAB (2).pdf
BAB (3).pdf
BAB (4).pdf
BAB (5).pdf
Status : Public
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum.
2. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., M.H.
Catatan Umum :
Fakultas : Pascasarjana