ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui penerapansanksi pidana dalam kasus     Putusan     Mahkamah     Agung     Republik IndonesiaNomor     2117 K/Pid.Sus/2015berdasarkanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, serta sanksi pidana yang ideal berdasarkan perspektif keadilan dan kemanfaatansebagai upaya untuk mengoptimalkan pelestarian cagar budaya.Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  bersifat preskriptif dan  terapan.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  bahan  hukum  primer dan   sekunder,   diperoleh   melalui   studi   kepustakaan   dan   berkaitan   dengan permasalahan yang diteliti diantaranya peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  serta  jurnal  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  pokok penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dalam memutus perkaraPutusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi  yang  terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010. Akan  tetapi sanksipidana dinilaikurang tepat karenahanya memberikan pembalasan terhadap pelaku  kejahatantanpa  melihat  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  terdakwa  sertamasyarakat.    Seharusnya    diberikan    putusan pidana minimal    denda    Rp 1.000.000.000,-yang dapat diganti dengan sanksi kurungan selama 12 bulanyang digunakan   untuk memperbaiki   dan   merevitalisasibangunan   cagar   budaya tersebut.
Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Pelestarian, dan Bangunan Cagar Budaya.