ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai bagaimanakah kedudukan dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sengketa perdata terkait perlindungan hukum bagi konsumen dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan dalam sengketa perdata terhadap konsumen dan masyarakat. Penelitian ini bersifat normatif preskriptif, menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli, makalah-makalah dan hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, dan bahan dari internet yang memiliki korelasi dengan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui cyber media, dan teknik analisis yang digunakan adalah bersifat deduktif dengan metode silogisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan peran Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah sebagai lembaga independen yang memegang kewenangan untuk melaksanakan tiga fungsi atau tugas utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan serta fungsi perlindungan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa agar sektor keuangan di Indonesia dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Berkaitan dengan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen, perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat dilakukan dalam bentuk preventif dan represif. Bentuk preventif dilakukan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, sedangkan bentuk represif dilakukan melalui penyelesaian pengaduan, fasilitas penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, serta pembelaan hukum untuk melindungi konsumen.
Kata Kunci: Kedudukan, Sengketa, Perlindungan Hukum, Konsumen, Perusahaan, Asuransi

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:IN; mso-fareast-language:IN;} </style>