ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ketepatwaktuan pengesahan APBD, kompleksitas urusan daerah, pengawasan keuangan daerah, ketepatwaktuan penyampaian LKPD dan ukuran pemerintah daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah seluruh Indonesia yang telah di audit oleh BPK RI untuk tahun anggaran 2014 dan 2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui regresi data panel tidak seimbang terhadap 1038 pemerintah daerah menggunakan STATA 14.2 dengan model terpilih random effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas urusan daerah, pengawasan keuangan daerah dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah; ketepatwaktuan pengesahan APBD dan ketepatwaktuan penyampaian LKPD berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah; sedangkan tipe pemerintah daerah dan letak geografis pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. 

Kata kunci : Opini, APBD, ukuran, kompleksitas urusan daerah, pengawasan keuangan, LKPD