ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  mengkaji,  dan  menganalisis faktor-faktor   penyebab   belum   optimalnya   pembuktian  terbalik   dalam   tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian  kerugian  negara  yang  dilihat  dari  faktor  substansi,  faktor  struktur(aparat penegak hukum), dan faktor budaya hukum.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.  Pendekatan penelitian ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  pendekatan  kasus,  pendekatan konseptual,   dan   pendekatan   perundang-undangan.   Hasil   dari   penelitian   ini menunjukan  pembuktian  terbalik  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang masih belum optimal.Ketidakjelasan  pengaturan  pembuktian  terbalik  didalam  undang-undang, ketiadaan  hukum  acara  dalam  pembuktian  terbalik,  menyebabkan  pembuktian terbalik belum dapat dilakukan dengan baik dalam upaya pengembalian kerugian negara.  Disisi lain,  struktur  aparat  penegak  hukum  belum  berlaku  sinergis. Penelusuran  aset  juga  belum  memaksimalkan  pembuktian  alat  bukti.    Faktor budaya  hukum  yang  belum  mendukung  juga  disebabkan  rendahnya  pemahaman masyarakat mengenai pembuktian terbalik.Follow  the  moneyperlu  diterapkan  melalui  pendekatan in  remyang mendahulukan penelusuran aset dalam UU TPPU maupun UU Tipikor agar upaya pengembalian kerugian negara dapat lebih optimal.  Harus ada hukum acara yang mengatur  tentang  prosedur,  serta  konsekuensi  pembuktian  terbalik  baik terdakwa maupun  penuntut  umum.  Standar  fungsi  dari  aparat  penegak  hukum  dalam membentuk keseragaman pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga harus diatur  secara  jelas.  Dalam  hal  faktor  budaya  perlu  adanya  penguatan  budaya hukum terhadap aparat penegak hukum yang terlibat.
Kata Kunci : Pembuktian Terbalik, Pencucian Uang,Kerugian Negara.