Salah satu potensi di bidang perpajakan adalah pajak atas transaksi e-commerce, sehingga Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan surat edaran sebagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara atas pajak pajak penghasilan terhadap transaksi e-commerce. Permasalahan dalam penelitian: (1) Bagaimanakah kebijakan pengaturan pajak penghasilan terhadap transaksi ECommerce? (2) Apakah faktor penghambat pemungutan Pajak Penghasialan terhadap Transaksi E-Commerce ? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengaturan Pajak Penghasilan terhadap Transaksi E-Commerce sebagai kebijakan perpajakan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce dan dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce dengan mengacu kepada UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terdiri dari pajak penghasilan atas transaksi E-Commerce, yang meliputi pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa, pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada online marketplace merchant oleh penyelenggara online marketplace dan pajak atas online retail. (2) Faktorfaktor penghambat pemungutan adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha online selaku wajib pajak, belum optimalnya database pelaku usaha online serta pelaku usaha online yang belum memiliki NPWP. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Seharusnya pemerintah dalam menentukan tarif pajak haruslah didasari dengan rasa keadilan sesuai dengan asas equality (2) Bagi pelaku usaha online atau ecommerce maupun wajib pajak lainnya juga harus memilik tingkat kesadaran yang lebih tinggi dalam hal membayar pajak

 
Kata Kunci; Kebijakan Ketentuan, Transaksi E-Commerce