ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan perubahan kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 telah sesusai dengan aspek keadilan yang telah memenuhi asas-asas keadilan dalam prinsip-prinsip pemungutan pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian doktrinal (doctrinal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui Peraturan Perundang-Undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam PMK Nomor 165 tahun 2017 ini tidak memenuhi syarat yuridis, karena dalam syarat Yuridis disebutkan bahwasanya pembentukan peraturan pajak harus memenuhi aspek keadilan. Kesempatan wajib pajak yang terakhir ini yang membuat skala pencanangan periodesasi Pengampunan Pajak yang sebelumnya menjadi berketidakpastian hukum di mana merupakan landasan dalam hal aspek keadilan terhadap wajib pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2017 memiliki perbedaan dengan hak dan kewajiban wajib pajak dalam UndangUndang Ketentuan Umum Perpajakan dikarenakan Dalam PMK 165/2017 pada beberapa poin perubahan pada Bab Fasilitas „Pengampunan Pajak pada PMK No 118/2016.

Kata kunci: Pajak; Tax Amnesty; Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak; Aspek Keadilan