ABSTRAK
Aggi Rafsanjani Akbar. 2013. E0013024. IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan dalam pemberian remisi kepada justice collaborator sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini adalah dengan studi dokumen atau studi pustaka (library research). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.
Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan permasyarakatan dalam pemberian remisi kepada justice collaborator sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi membawa perbedaan pemberian hak narapidana (remisi) antara syarat narapidana biasa dengan syarat yang lebih diperketat untuk narapidana kejahatan luar biasa. Syarat yang diperketat dimaksudkan narapidana korupsi harus berstatus justice collaborator untuk mendapatkan hak remisinya. Kementerian Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah yang berwenang memberikan remisi dalam Lembaga Permasyarakata menafsirkan peraturan tersebut diskriminatif. Perbedaan tersebut berpotensi tidak tercapainya tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut serta pelemahan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Justice Collaborator, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tindak Pidana Korupsi, Remisi.