ABSTRAK

Dewasa ini semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia, mendorong pembangunan  dilakukan  disegala  aspek.  Begitupula  dengan  kebutuhan masyarakat dalam hal tenaga listrik.  Karena kebutuhan yang terus berkembang, pemerintah membangun PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang memanfaatkan sinar matahari, air laut dan teknologi modern. Salah satu pembangunan PLTU pemerintah adalah PLTU Batang Jawa Tengah. Proyek Pembangunan  PLTU  2x1000  MW  yang  diantaranya  berada  di  Desa Karanggeneng dan Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rasionalitas petani dalam menyikapi pembangunan Mega Proyek PLTU Batang. Penelitian ini dilakukan berdasarkan teori Rasionalitas Petani (Teori Politik Ekonomi) dari Popkin (1979). Rasionalitas Petani dapat menjelaskan rasionalitas petani dan rasionalitas perlawanan petani di desa Karanggeneng dan Ujungnegoro dalam menghadapi pembebasan lahan dan pembangunan PLTU Batang.
Metode    yang    digunakan    adalah    kualitatif    dengan    pendekatan
fenomenologi. Teknik penentuan informan dilakukan secara snowball sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan ialah triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasilnya pada pembangunan PLTU Batang, masyarakat khususnya petani memiliki rasionalitas dengan adanya PLTU yaitu mereka takut dampak negatif PLTU, mereka takut kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian serta mereka takut kehilangan lahan persawahan/perkebunan. Dari ketakutan tersebut menjadikan latar belakang perlawanan petani. Perlawanan petani terkait pembebasan lahan terdapat dua kelompok   yaitu;   petani   dengan   perlawanan   aktif   dan   perlawanan   pasif. Perlawanan secara aktif adalah mereka yang tidak setuju dengan pembangunan PLTU, melakukan aksi dan menolak secara terang-terangan dengan melakukan demonstrasi/unjukrasa, penutupan akses masuk PLTU bahkan hingga penyegelan kantor kepala desa. Gerakan ini didominasi buruh tani yang tidak mempunyai lahan.  Sedangkan  perlawanan  secara  pasif  adalah  mereka  yang  tidak  setuju dengan pembangunan PLTU, tetapi lebih memilih melakukan aksi secara diam. Mereka tidak melakukan perlawanan secara fisik. Mereka tidak mengambil ganti rugi, tidak mengikuti sosialisasi, dan menutup akses mereka dengan PLTU.

Kata Kunci: Rasionalitas Petani, Perlawanan Petani Pembangunan, PLTU, Energi.