ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan preskripsi atas permasalahan. Pertama, bagaimana kesesuaian prinsip hukum tanah nasional dengan pengelolaan tanah Hak Pengelolaan di Kota Batam. Kedua, bagaimana hubungan hukum antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan Ketiga sudah memenuhi aspek keadilan.
Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sementara itu, pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Terkait dengan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi silogisme dengan menghubungkan premis mayor (aturan-aturan hukum) dengan premis minor (fakta hukum).
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat prinsip-prinsip hukum tanah nasional yang bertentangan dengan realita di lapangan. Terkait dengan hubungan hukum antara BP Batam dengan pihak Ketiga, terdapat permasalahan yang timbul,seperti adanya lahan terlantar di Kota Batam serta terbitnya Sertipikat Hak Milik diatas tanah Hak Pengelolaan Lahan. Apabila di kaji menurut teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, permasalahan tersebut masih bertentangan. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil identifikasi dan identifikasi hukum yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap BP Batam selaku pemegang Hak Pengelolaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam selaku penerbit sertipikat.

Kata Kunci : Hak Pengelolaan, Prinsip Hukum, Keadilan