ABSTRAK

Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   urgensi   dikeluarkannya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari (Per.DKP No.1/2017) dan menganalisisnya dari perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris serta memberikan rekomendasi konstruksi ideal pengaturan pembatasan akta.

Penelitian    ini    termasuk    jenis    penelitian    hukum    empiris    yang bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk mendeskripsikan kebenaran hukum berdasarkan kenyataan di lapangan dengan melalui penelitian. Jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan wawancara dengan Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris yang terkait langsung dalam pembuatan aturan ini.

Hasil  penelitian  dan  pembahasan  didapatkan  bahwa  urgensi dikeluarkannya Per.DKP No.1/2017 adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris. Sanksi atas pelanggaran ini yaitu hanya dikeluarkan dari keanggotaan perkumpulan INI sehingga perlu dilakukan kajian ulang untuk menemukan konstruksi ideal pengaturan pembatasan akta Notaris.

Penulis mengusulkan agar pengaturan pembatasan akta diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta memberikan sanksi tidak hanya sebatas mengeluarkan Notaris dari keanggotaan perkumpulan melainkan juga memberhentikan Notaris dari jabatannya. Ikatan Notaris Indonesia seharusnya secara rutin melakukan pembinaan terhadap Notaris.

Kata Kunci : Urgensi Pengaturan Pembatasan Akta, Pelanggaran Jabatan Notaris, Upaya Preventif, Konstruksi Ideal