Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kesehatan termasuk warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan (Rutan). Seiring   meningkatnya   penghuni   di   Rumah   Tahanan,   pemenuhan   pelayanan kesehatan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan mengingat pelayanan publik di bidang kesehatan disinyalir banyak mengalami permasalahan. Kelebihan beban penghuni mengakibatkan Pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan yang layak sehingga hal tersebut akan menimbulkan praktik diskriminasi. Maka dari itu Human Governance menjadi paradigma  yang penting untuk melihat pemenuhan pelayanan kesehatan bagi warga binaan karena merupakan paradigma administrasi negara yang fokus pada nilai-nilai penghargaan Hak Asasi Manusia dan penjaminan terhadap  kebutuhan  warga  negaranya.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Rutan  Klas  1
Surakarta,  dengan  pertimbangan  bahwa  Rutan  tersebut  merupakan  satu-satunya Rutan yang ada sekaligus berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta dalam   keadaan   kelebihan   kapasitas.   Pengumpulan   data   dilakukan   dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan kesehatan belum sepenuhnya menerapkan  prinsip  Human  Governance  khususnya  pada  prinsip  Perwujudan Standar Pelayanan Minimal karena Kondisi Rutan, Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana kesehatan belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan Standar Pelayanan Dasar  Perawatan  dan  Kesehatan  di  Rutan.  Serta  masih  ditemukan  diskriminasi dalam mengakses kebutuhan khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan dan tidak diberikannya pemeriksaan menjelang bebas terhadap WBP
biasa (tidak dalam kondisi khusus)