ABSTRAK

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  menganalisis  dan  mengkaji
mengenai 1)alasan-alasan tidak dilaksanakannya penertiban dan pendayagunaan tanah   terlantar   terhadap   tanah   yang   sudah   nyata-nyata   ditelantarkan   oleh Pemegang Hak dan mengetahui, 2)menganalisis dan mengkaji upaya-upaya preventif yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali terhadap tanah- tanah yang sudah mendapatkan dasar penguasaan tanah agar tidak terindikasi menjadi tanah terlantar dan tidak menjadi tanah terlantar.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  non  doktrinal  atau  yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yang dianalisis secara deduktif.
Tindakan penelantaran tanah dapat merugikan negara, selain itu juga melanggar peraturan perundang-undangan tentang larangan menelantarkan tanah. Tanah  yang  ditelantarkan  belum  dilaksanakan  penertiban  dan  pendayagunaan tanah terlantar karena pertama, dalam proses penertiban tanah terlantar membutuhkan waktu yang lama dan selama proses tersebut terjadi perubahan struktural internal Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Kedua, pendokumentasian  administrasi  penertiban  tanah  terlantar  yang  kurang  baik.
Upaya-upaya preventif yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yaitu melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan  evaluasi terhadap tanah yang mendapat ijin pemanfaatan dalam waktu sampai tiga bulan.
Seharusnya  dokumen-dokumen  penunjang  pelaksanaan  penertiban  dan
pendayagunaan tanah terlantar dapat didokumentasikan dengan baik agar pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dapat terlaksana meskipun terdapat perubahan internal pejabat strukturalnya. Monitoring dan evaluasi seharusnya pelaksanaannya dapat tepat waktu agar apabila terdapat kendala bisa segera diselesaikan dengan baik.

Kata Kunci: Penertiban Tanah Terlantar, Pendayagunaan Tanah Terlantar, Tanah
Terlantar