Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan hukum suatu surat kuasa dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris terhadap permasalahan peralihan hak debitur. Penelitian ini termasuk penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknis analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini, surat kuasa yang dibuat oleh notaris ialah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum kuat dan sebagai alat bukti yang sempurna yang mengikat para pihak sepanjang dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian. Karena surat kuasa ini merupakan akta otentik maka penerima kuasa yang telah bertindak selaku debitur baru, saat penyelesaian kredit dengan kelengkapan dokumen dapat dinyatakan sebagai debitur sah dan bank harus memenuhi hak debitur yaitu tetap memberikan sertifikat kepemilikan sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 31 ayat (3) menyatakan sertifikat hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah sebagai pemegang hak atau pihak lain yang telah dikuasakan.