ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pemalsuan merek di Indonesia. Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dan Kantor merek pakaian Kick Denim. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan analisis interaktif model. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemegang Hak Atas Merek mendapat Perlindungan Hukum oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sejak pendaftaran merek tersebut di terima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM hingga jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pelanggaran pemalsuan merek, yaitu faktor ekonomi, faktor tingkat kesadaran hukum yang rendah, faktor kurang nya sosialisasi, dan faktor gaya hidup. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek belum maksimal karena Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur penerapan delik aduan dalam penegakan hukum terhadap tindak pelanggaran merek.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Atas Merek, Tindak Pelanggaran Merek.