ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Kota Surakarta oleh BPPKAD Surakarta telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 . mengkaji mengenai kendala – kendala yang dihadapi oleh BPPKAD dalam pelaksanakan pemungutan pajak dan terakhir mencari solusi yang tepat dalam mengatasi kendala – kendala yang dihadapi oleh BPPKAD dalam pelaksanakan pemungutan pajak di Surakarta.
Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang – Undang yaitu menganalisis Undang-Undang dan data lapangan sehingga hasilnya dapat memberikan suatu jawaban sebagai bentuk temuan atas pokok permasalahan yang diteliti. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari terdiri dari data primer yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan wawancara, dan data sekunder berasal dari telaah kepustakaan dan literatur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kulitatif dengan menggunakan, mengelompokan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori – teori, asas – asas, dan kaidah – kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Kota Surakarta oleh BPPKAD Surakarta telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sudah cukup efektif meskipun dalam pelaksanaanya kurang maksimal. Kendala yang dihadapi BPPKAD Surakarta dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan kurangnya Sumber Daya Manusia. Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka BPPKAD Surakarta harus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan pelatihan berkala untuk karyawan serta rekuitmen pegawai baru.

Kata Kunci:Pajak, Pajak Daerah, Pajak Air Tanah