ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai
pengaturan transaksi Repurchase Agreement (Repo) saham di Indonesia dan perlindungan hukum para pihak yang mengalami gagal serah dalam transaksi Repo saham.
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif.
Berdasarkan penelitan ini diperoleh hasil bahwa pengaturan transaksi Repo saham di Indonesia diatur di dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015. Perlindungan hukum transaksi Repo saham yang gagal serah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif melalui kewajiban adanya perjanjian Repo, kewajiban Lembaga Jasa Keuangan, dan pelaporan penyelesaian kepada KSEI. Perlindungan hukum represif melalui kesepakatan para pihak dalam perjanjian Repo yaitu dengan pembayaran Nilai Pasar Kegagalan atau penyerahan saham yang ekuivalen dengan saham Repo dan penyelesaian sengketa melalui jalur Alternative Dispute Resolution.

Kata Kunci: Repurchase Agreement, Perlindungan Hukum, Gagal Serah