ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus tuntutan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dalam gugatan perdata yang diajukan di pengadilan negeri serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001. Putusan serta merta sendiri merupakan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya dilakukan upaya hukum banding dan kasasi.
Metode penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doctrinal research dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta data hukum sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara serta studi dokumen dan bahan pustaka dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.
Proses memeriksa dan memutus gugatan yang di dalamnya terdapat tuntutan putusan serta merta, hakim tidak hanya mempertimbangankannya secara yuridis seperti Pasal 180 HIR/191 RBg tetapi juga secara non yuridis seperti sikap kehati-hatian hakim, urgensitas penjatuhan UVB dan kesulitan dalam pemulihan objek sengketa, namun sifatnya hanya sebagai pelengkap setelah seluruh pertimbangan yuridis selesai dipertimbangkan, karena pada dasarnya suatu putusan tidak bisa lepas dari anasir-anasir non-hukum yang sifatnya subjektif. Pelaksanaan putusan serta merta masih ditemui berbagai macam hambatan yang bersifat formal maupun non formal meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 seperti tidak adanya peraturan teknis yang jelas mengenai pemberian uang jaminan serta kesulitan dalam proses pengembalian ke keadaan semula terhadap obyek yang menjadi sengketa apabila putusan UVB dibatalkan di tingkat banding atau kasasi.

Kata Kunci : Putusan Serta Merta, Pertimbangan Hakim, Hambatan Pelaksanaan